17 Agustus 2017

Six ScanEagle UAVs for Philippines Approved

17 Agustus 2017


Insitu ScanEagle UAV (photo : Insitu Inc)

Insitu Inc., Bingen, Washington, is being awarded $7,407,625 for firm-fixed-price order N00019F0235 against a previously issued basic ordering agreement (N00019-17-G-0001) for the procurement of six ScanEagle unmanned aircraft systems, related support equipment, training, site activation, technical services, and data for the government of the Philippines.  

Work will be performed in Bingen, Washington, (70 percent); and Hood River, Oregon (30 percent), and is expected to be completed in July 2019. 


ScanEagle's sensor (photo : dutchdefencepress)

Foreign military sales funds in the amount of $7,407,625 are being obligated at the time of the award, none of which will expire at the end of the current fiscal year.  

The Naval Air Systems Command, Patuxent River, Maryland, is the contracting activity.

(US DoD)

RSAF to Participate in World's Premier Air Warfare Exercise Red Flag - Nellis

17 Agustus 2017


An RSAF F-15SG from the Peace Carvin V Detachment taking off from Mountain Home Air Force Base, Idaho. (photo : Sing Mindef)

The Republic of Singapore Air Force (RSAF) will be participating in the United States Air Force (USAF)-hosted Exercise Red Flag - Nellis at Nellis Air Force Base, Nevada, United States, from 14 to 25 Aug 2017 (US time). The RSAF will be deploying eight F-15SG fighter aircraft and more than 100 personnel from its Peace Carvin V detachment in Mountain Home Air Force Base, Idaho, to participate in this large-scale air combat exercise. The other international participants are from Saudi Arabia and the United States (US), with observers from Chile, Oman and Romania. 

Exercise Red Flag - Nellis is a high intensity air-to-air combat exercise involving up to 100 aircraft including the Saudi Arabia's EF-2000 Eurofighter Typhoons and the USAF's F-22, F-16C/D, F/A-18C/D fighter aircraft and E-3A airborne early warning aircraft. The participating countries will engage in a series of realistic and challenging air-to-air and air-to-ground training missions. The training conducted during the exercise will allow the participants to hone their combat readiness and sharpen their operational capabilities.

The RSAF has been participating in Exercise Red Flag - Nellis since 1982. The exercise underscores the excellent and long-standing defence relationship between the United States and Singapore. It also enhances professionalism and interoperability among the participating forces, and provides the RSAF an opportunity to benchmark itself against other leading air forces.

(Sing Mindef)

Pembuatan dan Pengembangan Pesawat N219 Rp827 Miliar

17 Agustus 2017


Pesawat N-219 (photo : LAPAN)

Antarajabar.com - Biaya pembuatan dan pengembangan Purwarupa Pertama Pesawat N219 yang digagas oleh PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) mencapai Rp827 miliar.
         
"Telah kami keluarkan semuanya pada saat ini sekitar Rp827 miliar, itu terdiri  dari anggaran LAPAN dan PT DI," kata Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso pada jumpa pers 'first flight' Purwarupa Pertama Pesawat N219 di Bandung, Rabu.
         
Menurut dia sejak perencanaan hingga proses uji terbang perdana, Pesawat N219 telah menghabiskan biaya sekitar 62 juta dolar AS atau setara Rp827 miliar.
         
Budi mengatakan proses ini masih memerlukan sejumlah tes berikutnya serta penyempurnaan. Total anggaran yang dikeluarkan diperkirakan mencapai Rp1 triliun.

Anggaran pembuatan pesawat ini, kata dia, jauh lebih murah dibandingkan pesawat terdahulunya N219. Biaya persiapan dan pengembangan N250 mencapai 25 kali lipat dari N219 atau mencapai sekitar 1,8 miliar dolar.
         

"Jadi, anggaran sekitar 62 juta dollar ini kecil kalau dibandingkan program N250 yang menghabiskan 25 kali lebih dari program ini," ujarnya.
         
PT DI, menurut dia, memang mendesain pesawat murah yang disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki pemerintah.
         
"Hal ini agar tidak membebani pemerintah yang juga ingin mengembangkan pesawat karya anak bangsa sendiri," kata dia. (Antara)

N219 Butuh 300 Jam Terbang untuk Dapat Type Certificate

Bandung - Pesawat N219 sukses menjalani flight test (tes terbang) perdana selama 20 menit. Butuh waktu 300 jam terbang untuk pesawat N219 sebagai syarat mendapatkan type certificate. 



Type certificate adalah sertifikasi kelaikan udara dari desain manufaktur pesawat. Sertifikat ini dikeluarkan oleh Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKUPP) Kementerian Perhubungan.

"Untuk mencapai 300 jam terbang diperkirakan membutuhkan biaya Rp 200 miliar," kata Dirut PT Dirgantara Indonesia (PTDI) Budi Santoso di kantornya, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Rabu (16/8/2017).

Budi menjelaskan biaya Rp 200 miliar itu untuk operasional selama penerbangan 300 jam. Sebab, sambung dia, diperkirakan satu kali penerbangan mengeluarkan biaya sebesar Rp 240 juta.

Menurutnya biaya tersebut akan segera dipersiapkan oleh PTDI bersama dengan LAPAN. Sehingga, sambung dia, sertifikasi yang dibutuhkan pesawat N219 bisa didapat pada tahun 2018.


Pesawat N-219 (photo : Detik)

"Selanjutnya tahapan serial production pada tahun 2019. Nantinya pesawat N219 sudah siap dan laik untuk memasuki pasar, dengan prioritas memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan harga yang kompetitif," ungkap dia.

Proses untuk bisa mendapatkan sertifikasi ini sangat panjang. Mulai dari serangkaian pengujian dari wing static test, landing gear drop test, functional test engine off, medium speed taxi dan pada tanggal 09 Agustus 2017.

Purwarupa pesawat pertama N219 menjalani pengujian high speed taxi dan hopping yaitu pengujian berjalan dengan kecepatan tinggi di landasan dan mengangkat roda depan, kemudian mendarat lagi.

Pengujian hopping merupakan pengujian yang diibaratkan pesawat seperti melompat dengan mengangkat roda depan, kemudian mendarat lagi. Pengujian ini untuk memastikan sistem avionik, sistem hidrolik dan sistem permesinan telah siap dan berfungsi dengan baik untuk mendukung pesawat bisa terbang. (Detik)

First LCS To Be Launch Next Week

17 Agustus 2017


KD Maharaja Lela 2501 first of Littoral Combat Ship (photo : MMP)

SHAH ALAM: RMN’s first of class Littoral Combat Ship (LCS) will be launched next week at Boustead Naval Shipyard in Lumut. The launch of the ship marks the countdown into service of the LCS in 2019.

The Sultan of Perak, Sultan Nazrin Shah is expected to officiate the ceremony on Aug. 24 though in keeping with naval traditions, Raja Permaisuri Perak Tuanku Zara Salim is expected to launch the ship and named her as Maharaja Lela. She will be given the Kapal Diraja prefix when she is commission into service, hopefully in 2019.

RMN chief Admiral Kamarulzaman Badaruddin confirmed the launch ceremony and the name of the ship when met at the Defence Ministry today.

The navy which had surveyed the public to choose three themes – Warrior, Weapons and Valor – as the names for the LCS, had apparently chosen the Warrior, hence Maharaja Lela as the first of class. And keeping with naval tradition the first of class will take up the 2501 pennant number.


KD Maharaja Lela 2501 first of Littoral Combat Ship (photo : Malaysian Defence)

It is likely that RMN had chosen the pennant number in keeping with its stand that it is an LCS, a new class of warship and not a corvette or a frigate. The new ship will not looked like the Egyptian Gowind at its launch as the panaromic mast has been installed on the ship prior to the launch.

Meanwhile, Malaysia has become the second ASEAN country after Thailand to be elected to the State Partnership Program initiated by the U.S Defense Department. Malaysia signed the SPP with the Washington National Guard at a ceremony today (Aug. 16). officiated by Chief of Defence Force Jen Raja Mohamed Affandi Raja Mohamed Noor.

Raja Affandi says through the SPP, the Malaysian Armed Forces with the Washington National Guard will not only carry military cooperation activities – joint training exercises – but also social development activities.

As a first step, MAF and WANG have carried out a series of joint exercises through Exercise Bersama Warrior, from Aug. 6 to 18 in Mentakab, Pahang and Kluang, Johor. This cooperation will be further expanded in the future for the benefits of both parties.

(Malaysian Defence)

Belanja Pertahanan pada Nota Keuangan 2018

17 Agustus 2017


Fregat KRI Martadinata 331 (photo : Damen)

Nota Keuangan RAPBN 2018: Alokasi Modernisasi Alutsista Rendah

Bisnis.com, JAKARTA—Alokasi dana modernisasi alutsista dan non alutsista hanya mendapat porsi kurang dari 10% dari total anggaran Kementerian Pertahanan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2018.

Dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2018 yang diperoleh Bisnis, Selasa (15/8/2017) malam, total anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mencapai Rp105,72 triliun. Jika dihitung secara keseluruhan, maka total anggaran terkait modernisasi alutsista hanya menyentuh Rp10,06 triliun.

Dalam rinciannya, disebutkan program modernisasi alutsista, non alutsista serta sarana prasarana integratif mendapat alokasi Rp695,35 miliar. Sementara itu, program modernisasi alutsista dan non alutsista, sarana dan prasarana mitra darat mendapat Rp4,07 triliun.

Adapun program modernisasi alutsista dan non alutsista serta pengembangan fasilitas dan sarana prasarana mitra laut memeroleh alokasi Rp3,32 triliun, sedangkan program modernisasi alutsista dan non alutsista serta pengembangan fasilitas dan sarana prasarana mitra udara sebesar Rp4,96 triliun.

Alokasi dana terbesar diberikan untuk program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra darat yang mencapai Rp37,06 triliun. Pos terbesar kedua ditujukan untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kemenhan dengan besaran Rp17,26 triliun.

Di sisi lain, pemerintah tengah mempersiapkan imbal dagang dengan Rusia. Sejumlah komoditas perkebunan dan kehutanan, seperti kopi, teh, karet, dan minyak kelapa sawit, akan dibarter dengan sebelas unit pesawat Sukhoi Su-35. Nilainya disebut mencapai US$600 juta.

Nota Keuangan RAPBN 2018 rencananya bakal dibacakan oleh Presiden Joko Widodo di hadapan Parlemen pada siang ini, seusai sesi Pidato Kenegaraan tahunan, Rabu (16/8/2017).

(Bisnis)

DND Mulls Acquisition of Medium Tanks

17 Agustus 2017


Medium tank for AFP defines weighing 40 tons or more (photo : IDET)

MANILA -- Instead of heavily-armored and gunned main battle tanks, the Department of National Defense (DND) is looking at the possibility of acquiring some medium tanks for its armored units.

This was emphasized by Defense Secretary Delfin Lorenzana when asked by the PNA Wednesday on whether the ongoing conflict in densely-packed Marawi City, where Maute Group terrorists converted concrete houses and buildings into fortified fighting positions, necessitates the acquisition of a main battle tank fleet.

"Not really. We do not expect a lot Marawi-type conflict in the future. Therefore a couple of medium tanks would do: for contingency in urban warfare and for training," he added.

Lorenzana also defines main battle tanks as vehicles weighing 40 tons or more and carrying a large-caliber gun while medium tanks are those weighing 20 tons or less and equipped with a medium-caliber but powerful cannon but capable of breaching reinforced concrete walls.

As this develops, Mechanized Infantry Division spokesperson Capt. Emman Adriano said they are now using with great effect the newly-acquired armored vehicles in their ongoing operations in Marawi City.

"Our current capability can surely sustain the operations in Marawi City," he added.

Adriano earlier said a large portion of the country's armored assets are now seeing action in the ongoing operations to clear Marawi City of the remaining Maute Group terrorists.

"(Armored assets deployed ) are four mechanized battalions, one cavalry squadron and one light armored troop. All of our newly acquired armored vehicles are now deployed in Marawi City," he said. These units consists of more than 120 armored vehicles of various types. 

(PNA)

16 Agustus 2017

Pesawat N219 Resmi Terbang Perdana

16 Agustus 2017


Terbang perdana pesawat N219 di atas kota Bandung (photos : Kompas)

KOMPAS.com - Hari ini, Rabu (16/8/2017), sekitar pukul 09.10 WIB, pesawat N219 hasil kerja sama LAPAN dan PTDI resmi melakukan uji terbang perdana. Penerbangan perdana N219 dilakukan di bandara Husein Sastranegara, Bandung.

N219 dengan nomor registrasi PK-XDT terbang dengan mulus, dan akan melakukan seragkaian uji coba terbang, seperti kontrol kemudi dan navigasi.

Sumber KompasTekno mengatakan N219 akan terbang selama 30 menit di langit Bandung, sebelum kembali mendarat di bandara Husein Sastranegara.

Sebelumnya, LAPAN dan PTDI telah melakukan serangkaian uji coba di darat sebelum melakukan uji terbang pertama kali. Pengujian termasuk run up mesin, short taxiing, long taxiing, high speed taxiing, dan hopping test.


Pesawat N219 (photo : Rizky Aditya)

Penerbangan perdana N219 sempat tertunda beberapa kali. Namun akhirnya, sehari sebelum peringatan 72 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, LAPAN dan PTDI sukses melakukan terbang perdana.

N219 adalah pesawat komersil turboprop (baling-baling) bermesin ganda dengan kapasitas 20 penumpang yang diklaim oleh Direktur Utama PTDI, Budi Santoso, dirancang dan dirakit oleh putra-putri bangsa di PTDI. (Kompas)

Sukses Uji Terbang Perdana, Ini Keunggulan Pesawat N219

TEMPO.CO, Jakarta - Pesawat N219 PT Dirgantara dan LAPAN berhasil melakukan terbang perdana di Bandara Husein Sastranegara, Bandung. Sebelumnya pesawat yang oleh mantan presiden Habibie disebut pesawat mainan ini sudah melakukan uji lainnya antara lain uji kelistrikan di landasan, uji kebocoran, uji kebersihan untuk tangki bahan bakar.


Pesawat N219 mulai dikembangkan oleh PT DI sejak 2006, agar dapat diterbangkan dalam berbagai misi. Pesawat sekelas dengan Twin Otter ini dapat memenuhi kebutuhan militer sebagai pesawat angkut pasien, kargo, atau pengintai. Tempo mencatat ada dua keunggulan besar pesawat N219 yang dapat memikat pembeli.

Teknologi Lebih Unggul

Latar belakang pengembangan pesawat N219 menurut Direktur Utama PT DI, Budi Santoso untuk membuka keterisolasian jalur penerbangan. Selain itu sebagai upaya mempersatukan semua wilayah yang ada di Indonesia.

Ia memberi contoh daerah Sulawesi Selatan, yang terdiri atas kepulauan dan pegunungan, masih memiliki banyak kawasan yang belum bisa dijangkau oleh pesawat. "Kalau pemerintah memiliki pesawat ini, maka daerah ini selangkah lebih maju dari provinsi lainnya," ucap Budi kepada Tempo 1 Maret 2012 silam.


Tidak heran pesawat N219 bisa dikatagorikan pesawat perintis karena bisa mendarat di landasan pacu 600 meter saja. Sementara pesaing pesawat sejenis seperti DHC-6 Twin Otter juga bisa mendarat di landasan 600 meter namun kapasitasnya lebih kecil. Sedangkan Casa C-212 minimal dapat mendarat di landasan 800 meter.

Keunggulan lainya, pesawat N219 menerapkan teknologi tahun 2000-an. Berbeda dengan pesaingnya yang masih beroperasi namun teknologi sudah uzur. Pesawat Twin Otter yang beroperasi di Indonesia masih menggunakan teknologi mesin 1960. Sementara N219 menggunakan teknologi yang paling mutakhir. Chief Engineering Pesawat N219 Palmana Banandhi kepada Tempo pernah mejelaskan keunggulan teknologi N219.

"Dari sisi aerodynamic menggunakan teknologi tahun 90-an. Karena kita menggabungkan antara teknologi air foil CN 235 dan N250 sehingga secara teknologi ini lebih unggul," ujar Palmana Oktober 2015 lalu.

Kokpit pesawat N219 (photo : goodnewsfromindonesia)

Laku Di Pasaran

Lion Mentari Airlines pada Agustus 2013 lalu berencana memesan 50 unit N219 yang akan digunakan untuk rute perintis di Indonesia. Tahun yang sama PT Nusantara Buana Air (NBA) juga memesan pesawat N219 sebanyak 20 unit. Selain perusahaan swasta, pemerintah daerah juga ikut memesan pesawat N219. Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Dirgantara Indonesia Andi Alisjahbana pada Desember 2015 mengungkapkan pemda Aceh dan Papua sudah memesan lebih dari 10 unit.

PT Air Born Indonesia, perusahaan patungan Indonesia dengan Malaysia juga ikut memesan delapan unit pesawat yang dapat mengangkut 19 penumpang ini. “Kami sudah menandatangani LoI (Letter Of Intent), dan harganya sudah kami sepakati, dan itu kompetitif,” kata Direktur Utama PT Air Born Indonesia Rull De Leon Nacachi Desember 2015.

Jumlah pesanan itu bisa terus bila pesawat N219 sudah terbang. Direktur Utama Dirgantara Indonesia Budi Santoso mengklaim telah menerima 200 letters of intent. Namun Budi belum mau membuatkan kontrak jual beli. "Saya belum mau membuat kontrak sebelum pesawatnya bisa terbang," kata dia di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis, 2 Maret 2017. (Tempo)

Teknologi VIRTSIM Pertingkat Kemahiran Pertempuran Anggota Tentera Darat

16 Agustus 2017


Immersive Virtual Training Simulator (VIRTSIM)  teknologi keluaran Motion Reality, Inc dari Amerika Syarikat (all photos : BTDM)

NEGERI SEMBILAN: Sejarah Tentera Darat (TD) terukir lagi apabila Panglima Tentera Darat (PTD) Jen Dato’ Sri Zulkiple Hj Kassim merasmikan Immersive Virtual Training Simulator (VIRTSIM) yang merupakan teknologi latihan peperangan mengunakan Simulator Arena Realiti Maya 3D bagi membolehkan anggota TD melaksanakan latihan pertempuran seolah berada dalam situasi pertempuran sebenar di Pusat Olah Perang TD pada 14 Ogos 2017.

VIRTSIM merupakan teknologi yang menyediakan latar belakang persekitaran latihan yang dapat diubah-ubah mengikut kehendak latihan berasaskan realiti maya yang dapat memberi latihan kepada anggota TD berlatih dalam apa juga keadaan iklim, bentuk muka bumi dan limitasi logistik dimana teknologi ini membolehkan segala masalah ini diatasi.

Sistem ini membolehkan anggota TD mengasah kemahiran taktikal ketenteraan, meningkatkan kebolehsuaian terhadap suasana pertempuran dan mencapai objektif latihan yang ditetapkan dengan kesemua bentuk latihan dapat dibuat di arena realiti maya bersaiz gelanggang bola keranjang.

Teknologi realiti maya ini merupakan teknologi keluaran Motion Reality, Inc dari Amerika Syarikat yang berjaya mencipta rupa bentuk badan manusia secara maya seiring dengan pergerakan semasa di alam nyata dengan menangkap gerakan nyata dan disalurkan dalam bentuk data yang dinamik secara saintifik.

Antara kelebihan sistem ini, ianya mengunakan ruang yang terhad dengan anggota akan memakai sistem pengesan khas dan Head Mounted Display supaya mereka boleh menyelami sepenuhnya persekitaran latihan realiti maya 3D dan pada masa sama dapat menukar senario pertempuran dalam beberapa minit melalui program yang ditetapkan serta dapat merekod setiap sesi latihan dari kesemua sudut untuk dipertonton semula.



Selain itu, latihan dapat dilaksanakan dalam apa jua keadaan dan selamat kerana mengurangkan risiko kecederaan kepada anggota dimana lapan hingga 12 anggota dapat melaksanakan latihan pertempuran selama satu jam untuk satu senario yang meliputi 48 senario pertempuran.

Dalam sidang akhbar, PTD mengucapakan terima kasih kepada kerajaan Malaysia dan berasa amat bangga dengan perolehan sistem ini kerana didunia Malaysia merupakan negara ketiga yang mengunakan sistem ini selepas Amerika Syarikat dan Emiriah Arab Bersatu.

“Teknologi ini adalah teknologi terkini yang dapat membantu anggota TD memahirkan lagi kemahiran pertempuran individu serta kumpulan yang mana pada masa sama dapat menjalani latihan dari pelbagai sudut dalam apa jua keadaan.

“Jika situasi latihan pertempuran seorang anggota memerlukan 10 kali latihan untuk memahirkan diri dengan kos latihan sebenar yang banyak tetapi dengan adanya sistem ini berkemungkinan hanya memerlukan lapan kali latihan dan hanya dua kali latihan sebenar dan secara tidak langsung dapat mengurangkan kos setiap latihan,” tegas PTD.
Turut hadir Timbalan Panglima Tentera Darat, Lt Jen Dato’ Seri Panglima Hj Ahmad Hasbullah Hj Mohd Nawawi , Panglima  Medan Barat TD,  Lt Jen Datuk Azizan Md Delin,  Panglima Latihan TD,  Mej Jen Dato’ Paduka Tengku Ahmad Noor Tuan Chik dan Panglima 3 Div, Mej Jen Dato’ Hasagaya Abdullah.

(BTDM)

Realisasi Kontrak Alutista Kemenhan-Pindad Capai Rp 2,9 Triliun

16 Agustus 2017


Amunisi buatan Pindad (photo : detik)

TEMPO.CO, BANDUNG - Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose mengatakan, total kontrak pemesanan alutista pemerintah yang sudah dibayarkan pada PT Pindad menembus Rp 2,9 triliun. “Kerjasama dalam industri pertahanan ini kontraknya multi years. Tahun ini sudah on-hand Rp 2,9 triliun, sudah kita pegang,” kata dia di Bandung, Selasa, 15 Agustus 2017.

Abraham mengatakan, kontrak multiyears pemesanan pemerintah untuk alutsista itu dijadwalkan tuntas tahun 208-2019. “Kontrak multi-years seluruhnya sampai dengan Rp 3,4 triliun itu sampai tahun 2018-2019, tapi ini nanti bergulir kontraknya,” kata dia.

Menurut Abraham, beragam jenis alutsista yang tercakup dalam kerjasama kontrak multi-years tersbut. “Yang sudah selesai dikerjakan PT Pindad terhadap kontrak Kementerian Pertahan itu misalnya senjata bawah air, senapan doper, pengembangan tank boat, medium tank," kata dia. Dalam waktu dekat produk Pindad itu akan ditampilkan seperti Tank Anoa, Badak, medium tank, kemudian peralatan anti ranjau.

Abraham mengatakna, porsi terbesar pemesanan itu berupa amunisi beragam kaliber. Namun dia tidak merinci nilainya. Kandungan lokal untuk produk amunisi Pindad itu dikalimnya sudah menembus 60 persen. “Kalau bicara teknologi dan produksi sudah di kita, tapi kalau bicara komponen atau material masih dfari luar. Itu yang harus di lokalkan ke depan,” kata dia.

Saat ini Pindad masih terus menggenjot produksi amunisi.  “Bahasanya pabrik kita, giling aja terus. Kita belum bisa memenuhi kebutuhan, maknay aktia tambah mesin, lakukan strategic-partnership untuk menambah kapasitas,” kata Abraham.

Abraham mengatakan, tahun ini produksi amunisi menembus 120 juta butir per tahun. Tahun depan ditargetkan bisa tembus 300 juta butir amunisi pertahun. “Kebutuhan dalam negeri besar sekali, mungkin sekitar 500-600 juta butir pertahun. Belum terpenuhi,” kata dia.

Kendati demikian, amunisi produksi Pindad ada yang di ekspor keluar negeri. Abraham tidak merinci jumlahnya. “Pasarnya sangat luas, oportunity-nya sangat luas. Makanya kita coba menambah kapasitas produksi. Kalau bisa produksi sampai 500 juta butir per tahun, paling tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor,” kata Abraham.

Abraham mengatakan, investas menambah mesin produksi sudah dilakukan sejak tahun lalu dengan memanfaatkan dana PMN yang diberikan pemerintah bertahap sejak tahun 2015 lalu yang rencananya menembus Rp 700 miliar. “Rencananya PMN sampai 2018 itu Rp 70 milair,” kata dia.

Dari dana yang sudah diserahkan pemerintah, Pindad menggunakan Rp 135 miliar untuk menambah mesin produksi amunisi kaliber besar, dan Rp 130 miliar untuk mesin produksi amunisi kaliber kecil. “Selain itu kita juga membuat velodrome untuk uji performance kendaraan tempur kita, juga untuk pengembangan industri. Pindad juga ditugaskan untuk membangun generator proyek 35 ribu MW,” kata Abraham.

(Tempo)

Blast Testing for LAND 400

16 Agustus 2017


Blast testing for Rheinmetall Boxer (photo : Aus DoD)

Blast Testing Done And Dusted

A final series of blast tests have been completed on the two shortlisted contenders vying to become the Australian Defence Force’s new Combat Reconnaissance Vehicle.

To assess their survivability, Rheinmetall’s Boxer and BAE Systems Australia’s AMV-35, were exposed to simulated mine blasts at Defence’s Proof and Experimental Establishment at Graytown in Victoria.

Minister for Defence Industry, the Hon Christopher Pyne MP, said the blast tests were conducted under the wheels and under the belly of the vehicles, and represented a final trial by fire.

“The aim of this project is to deliver a world-class armoured fighting vehicle which can take a hit, and protect our soldiers,” said Minister Pyne.

“Importantly, these trials have been conducted by Australian soldiers who will operate these vehicles when they are delivered, closely supported by Defence Science and Technology Group staff.”


Blast testing for BAE Systems AMV-35 (photo : Aus DoD)

The tests are the final phase of a rigorous program designed to put the two vehicles through their paces in a range of operating environments.

“During the last 12 months, the vehicles’ protection, lethality and usability have been measured and assessed,” Minister Pyne said.

Defence will buy 225 CRVs costing between $4 to $5 billion.

The LAND 400 Phase 2 team has worked hard to increase opportunities for Australian industry participation in this program.

“The project secures the ADF’s sovereign CRV expertise and over 1000 jobs across more than 300 Australian based companies,” said Minister Pyne.

“The winner will be announced in the first half of 2018.”

(Aus DoD)

15 Agustus 2017

Singapore Taps Elbit for Chinook, Apache Defensive Suites

15 Agustus 2017


An upgraded Republic of Singapore Air Force Boeing CH-47SD Chinook flies in formation with an AH-64D Apache over Singapore's Central Business District during the country's annual National Day Parade on the 9th of August. (photo : DefenseNews)

MELBOURNE, Australia — Singapore’s fleet of Boeing AH-64 Apache attack and CH-47 Chinook heavy-lift helicopters are being fitted with defensive suites from Elbit Systems as part of survivability and mission capability upgrades.

Close examination of photographs of upgraded Apaches and Chinooks of the Republic of Singapore Air Force, or RSAF, show that they have been fitted with missile approach and laser warning systems that look identical to that offered by Elbit as part of its All-in-Small integrated electronic warfare suite.

A spokesman from Singapore’s Ministry of Defence had earlier confirmed that the RSAF “is equipping the AH-64D with new mission systems to enhance the helicopter’s survivability and improve its mission capability,” adding that the “upgrading programme involves equipping the AH-64D with a Helicopter Integrated Electronic Warfare System (HIEWS) to enhance survivability and SATCOM for more robust communications.”

The helicopters are also fitted with rectangular-shaped radar warning receivers, or RWR, similar to that carried on RSAF’s AS332M/M-1 Super Puma medium-lift helicopter fleet, which had its upgrades completed earlier this decade. Sources have confirmed to Defense News that these RWRs are also an Elbit product, although the company declined to confirm that Singapore was a customer for its helicopter defensive suite.


RSAF Chinook and Apache (photo : RSAF Media)

Defense News understands that a single RSAF Apache has undergone the upgrade so far. This was an aircraft that was severely damaged during a heavy landing in 2010 and only recently repaired into flyable condition and upgraded. At least three of RSAF’s 10 CH-47SD Chinooks have also undergone the upgrades to date.

With the upgrades, RSAF’s Apaches and Chinooks will be equipped with SATCOM “for more robust communications,” according to the ministry. A SATCOM dome has been fitted onto the outer leading edge of each of the upgraded Apache’s stub wings, similar to that on Israel’s AH-64D Sarafs, for full 360-degree coverage while the upgraded Chinooks have a SATCOM dome on the top of the fuselage in between the twin rotor booms.

The upgrades are being carried out by RSAF and the country’s Defence Science and Technology Agency, or DSTA, which has provided further details of the Chinook upgrade. These include replacement of the existing avionics suite and the installation of new mission systems that incorporates new flight control modes and a personnel locator system, a position and status reporting system and a new dual rescue hoist.

DSTA had also proposed improvements to the software design of the digital Automatic Flight Control System to the Chinook’s handling qualities and accuracy in the hover, although it is not known if these have been carried out on the upgraded helicopters.

(DefenseNews)

RHAN 450, Roket Pertahanan Berjangkauan 150Km

15 Agustus 2017



RHAN 450 dalam ujicoba (photo : kemhan)

Mengenal RHAN 450, Roket Balistik RI Berdaya Jelajah 150 Km

Liputan6.com, Jakarta Indonesia tengah gencar memproduksi berbagai macam alutsista demi mewujudkan kemandirian bangsa. Salah satu alutsista yang tengah dikembangkan adalah roket balistik jarak jauh.

RHAN 450, menjadi salah satu dari sekian jenis roket yang diproduksi anak bangsa yang terus dikembangkan kemampuannya.

Roket balistik ini tengah dikembangkan Balitbang Kementerian Pertahanan dan Konsorsium Roket Nasional, yang terdiri dari PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Dahana (Persero), PT Pindad (Persero) dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Dikutip Liputan6.com dari beberapa sumber, RHAN 450 pertama kali menjalani uji statis pada 21 Agustus 2014 yang berlangsung di Lapangan Sonda LAPAN, Pameungpeuk, Garut, Jawa Barat.

Saat masa pengujian awal, RHAN 450 ini bernama RX-450. Roket ini akhirnya pertama kali diluncurkan dalam masa uji coba pertama pada Mei 2015 dengan jarak jelajah saat itu mencapai 100 kilometer, dan sukses.


RHAN 450 dalam ujicoba (photo : defence.pk)

Namun seiring pengembangannya, Konsorsium Roket Nasional menggandeng Lapan dalam meningkatkan kemampuan RX-450. 

Terakhir, roket ini kembali diuji coba pada Desember 2016. Dalam uji coba itu, jarak jelajah roket ini meningkat menjadi 150 km. Uji coba saat itu RX-450 sudah berubah nama menjadi RHAN 450.

Dengan perubahan nama ini, berarti roket balistik ini sudah siap memasuki tahap produksi. Dengan demikian, RHAN 450 akan melengkapi produksi roket Indonesia lainnya seperti RHAN 122 yang memiliki jarak jelajah 40-50 km.

Selain berperan sebagai roket balistik untuk kepentingan militer, basis RHAN 450 juga direncanakan sebagai bagian dari roket bertingkat yang akan digunakan sebagai Roket Pengorbit Satelit (RPS).

RHAN 450 dapat membawa payload seberat 50 kg – 100 kg, bisa diartikan payload sebagai hulu ledak bila roket ini difungsikan alutsista artileri medan.

RHAN 450 adalah tipe roket balistik dengan panjang total 6.110 mm, panjang motor 4.459 mm, berat total 1.500 kg, berat muatan 100 kg, gaya dorong 12895 kg, dan menggunakan bahan bakar propelan komposit.

(Liputan6)

Navantia Pitches F-5000 Design for Future Frigates Bid

15 Agustus 2017


A rendered image of Navantia's F-5000 design. (image : Navantia Australia)

Navantia Australia has submitted its response to the Commonwealth’s Request for Tender for the Sea 5000 Future Frigate program with what it regards as “a comprehensive plan for a leading edge anti-submarine warfare (ASW) vessel and Australia’s continuous shipbuilding industry”.

The F-5000, an evolution of the soon to be commissioned Navantia-designed Hobart Class DDG, will be designed locally to meet specific requirements of the Royal Australian Navy, and built in Adelaide using expertise, experience and equipment from Australia, according to the company.

With capabilities based on the Hobart Class, the F-5000 also incorporates lessons learnt from the operational requirements of the Navantia designed and built Norwegian F-310 ASW frigate. The F-5000 will also provide operational flexibility and force multiplication by incorporating 48 strike length missile cells, a Mk45 5” gun, an advanced above water sensor suite, and integration of the MH-60R combat helicopter and UAV featured in the F-5000’s design.

Navantia says that incorporating the Navantia-SAGE Automation Group’s (NSAG) Integrated Platform Management System (IPMS), which will already be operated by 1,500 men and women of the Navy across seven existing naval platforms, additional training requirements will be reduced and the Adelaide based NSAG will continue to grow as a key input to capability.

“By using an in service Australian ship as our reference to build the F-5000, we will be ensuring that Australia’s future ASW frigate is able to seamlessly integrate into the RAN’s fleet and provide the savings through economies of scale for shipbuilding, training, maintenance and supply support.” Navantia Australia’s Donato Martínez said.


Navantia proposed for SEA 5000 during Pacific 2015 exhibition (photo : Navy Recognition)

Navantia Australia board member and former DMO chief executive Warren King said the F-5000 builds on over a decade of ship design and build experience with industry that ensures a low risk, early start for the Australian shipbuilding industry.

“When Navantia first partnered with the Commonwealth on the Hobart Class destroyer, we didn’t have a ship designer, and we didn’t have a shipyard. Now, over a decade since the partnership first began, Navantia Australia has developed the intimate customer knowledge, understanding of Australian industry capability and commitment to building Australia’s own shipbuilding industry.”
In April Navantia Australia managing director Paco Barón told ADM studies had “basically confirmed the AWD platform can undertake Sea 5000 requirements in a very low risk fashion with engineering work we would consider routine”.

At the time, Navantia was analysing any changes to the Commonwealth’s requirements and “was trying to stick to a philosophy of minimum change”, and, according to Barón, the existing design had space and weight margins to provide for the requirements.

He didn’t foresee any change to the AWD hull design and said, “the platform as it is, even in terms of noise signature, is at a very high level of performance”.

(AustralianDefence)

Setelah Nagapasa, Indonesia Bakal Punya Kapal Selam Kedua Tahun Ini

15 Agustus 2017


KRI Ardadedali 404 (photo : KBS News)

Jakarta - Pemerintah Indonesia telah meresmikan kapal selam KRI Nagapasa-403 pada Rabu (2/8) kemarin menjadi kapal perang. Kapal tersebut merupakan bentuk kerja sama transfer teknologi dengan pemerintah Korea Selatan. Masih ada dua kapal selam lagi yang tengah dibangun 

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi mengatakan kapal selam kedua memiliki spesifikasi yang sama dengan KRI Nagapasa-403. 

"Sama (spesifikasi). Hanya produknya di sana banyak dikerjakan tangan Korea, di sini nanti tangan Indonesia," kata Ade kepada wartawan di Gedung Kemenko Polhukam, di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, (14/8/2017).

Ade mengatakan, kapal selam kedua bakal rampung pada tahun ini. Sementara yang ketiga target pembangunannya sekitar 2,5-3 tahun. Kapal selam kedua dibangun di perusahaan pembuatan kapal Korsel Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME). Sedangkan kapal selam ketiga dibangun di galangan kapal dalam negeri PT PAL Indonesia, Surabaya bekerjasama dengan DSME Korsel.

"Target pembangunan kan 3 tahun. 2,5 tahun sampai 3 tahun. Yang kedua akhir tahun atau awal tahun, kemudian yang ketiga itu tahun 2018," jelas Ade.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu telah meresmikan kapal selam KRI Nagapasa-403 masuk ke dalam jajaran kapal perang TNI AL. Kapal ini rencananya akan tiba di Surabaya, Jawa Timur dari Korea Selatan pada 28 Agustus mendatang. 

Kapal selam KRI Nagapasa-403 memiliki panjang 61,3 meter dengan kecepatan ± 21 knot di bawah air. Kapal ini punya ketahanan berlayar lebih dari 50 hari dan mampu menampung 40 kru untuk menunjang fungsi. Juga dipersenjatai torpedo dengan fasilitas delapan buah tabung peluncur. 

(Detik)

Coast Guard Getting 7 New Helicopters

15 Agustus 2017


Bo-105 helicopter of PCG (photo : chosun)

The National Economic and Development Authority Investment Coordination Committee (ICC)-Cabinet Committee approved the acquisition of seven maritime disaster response helicopters for Philippine Coast Guard (PCG).

The approval was made during ICC-Cabinet Committee’s meeting last Friday, August 11. ICC-Cabine Committee is being chaired by Secretary of Finance Carlos Dominguez III, co-chaired by NEDA Director-General Ernesto Pernia.

The Department of Finance (DOF) said the ICC-Cabinet Committee approved the procurement of seven maritime disaster response helicopters to strengthen and expand the Philippine Coast Guard’s capability to respond to maritime incidents during natural calamities.

DOF said the procurement worth PHP5.887 billion will include training of pilots and technical crew; purchase of mission equipment, maintenance tools and spare parts; construction of hangars; and project management.

This project proposal will no go to NEDA Board chaired by President Rodrigo Duterte for final approval before implementation.

(Update)

14 Agustus 2017

Indonesia Shortlists BT-3F Amphibious Tracked Vehicle from Russia for Marines Corps

14 Agustus 2017

Indonesia has shortlisted the Russian developed BT-3F amphibious tracked vehicle to replace its marines corps’ ageing BTR-50PKs. Contract may see Indonesia become the first international customer of the BT-3F (photo : bronetechnikamira)

A request by the Indonesian Marines (Korps Marinir – KORMAR) to formally withdraw from further acquisitions of the BTR-4 8x8 amphibious wheeled armoured personnel carriers (APCs) is close to being approved by the Indonesian government, and the service has singled out Russia’s BT-3F platform as a front runner replacement in the programme.

Sources from the Indonesian Navy (Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Laut, or TNI-AL) told Jane’s on 14 August that as part of a due diligence process to select the replacement, KORMAR chief Major General Bambang Suswantono, and a delegation of senior officers from the service, will arrive in Russia in the week beginning 21 August to witness a demonstration of the BT-3F near Moscow.

Major Gen Bambang will also participate in the Army 2017 military-technical forum as part of his visit, and visit the premises of Concern Tractor Plants, the Russian heavy industry equipment developer that designed BT-3F. KORMAR is a service under the TNI-AL’s command structure.

The Indonesian House of Representatives’ commission on defence, intelligence, and foreign affairs (Komisi I) had previously approved a sum of USD95 million under the country's 2017 defence budget to replace the KORMAR's ageing BTR-50PK APCs with BTR-4s. This approval was granted in addition to the initial batch of five BTR-4 APCs ordered by the Indonesian Ministry of Defence (MoD) from Ukraine's defence industry holding group UkrOboronProm in February 2014.

(Jane's)

$1.5b Tiger Choppers Grounded After Being Classed ‘Unsafe’

14 Agustus 2017


Tiger Armed Reconnaissance Helicopter (all photos : Aus DoD)

Australia’s $1.5 billion Tiger attack helicopters have been grounded in all but emergency situations after being deemed to be “unsafe” by the manufacturer.

The move is the latest in a series of setbacks for the Australian ­Defence Force, which has recently been beset by a number of failures of costly military hardware.

The “near-grounding” edict ­issued by Airbus Helicopters was in response to the results of a preliminary investigation into the crash of a German variant in ­Africa that killed two crew members last month. Rotor blades falling mid-flight have been nominated as a possible cause of the crash that saw the German aircraft plunge 550m into the desert in Mali and ­explode.

Defence last night confirmed it had “temporarily restricted the operations of Tiger fleet to those flights that enable the capability to remain deployable, while ensuring any unknown risks are mitigated”.

A Defence spokesman said Tiger operations were restricted to essential flights only following the fatal accident in Africa.

“Defence is consulting with Airbus Group Asia Pacific to ­review recent advice. No new information has been received from the accident investigation,’’ he said.

“Defence continues to monitor the situation closely.”

The Airbus Helicopters bulletin released on Friday night said “despite the missing ­information and considering a sudden failure, Airbus Helicopters (AH) declares (an) unsafe condition for all Tiger versions”.

“AH can neither identity the part, the failure of which would lead to the accident, nor the origin of the failure (design, manufacturing, maintenance). Consequently AH is not in a position to propose a protective measure.”

Investigations are continuing into the Mali crash, with Germany’s Die Welt newspaper saying there had been reports that when the aircraft crashed, its nose had suddenly pointed downwards, meaning it speared into the ground vertically. There was no suggestion the aircraft had been shot down.



The aircraft was supporting troops as part of a German peacekeeping operation in Mali at the time.

Australia has 22 of the aircraft, which are under consideration for a midlife upgrade estimated to cost more than $500 million. The helicopters have a troubled past, ­including reaching final operational capability only last year — seven years late and with several caveats on their operations.

The caveats related to deficiencies in the electronic warfare self-protection system, limitations with voice and data communications, missiles no longer being manufactured by the original maker, and constraints on spare parts, ­according to a 2016 report by the Australian National Audit ­Office. The report noted 76 perceived deficiencies with the helicopter.

In a Senate estimates committee hearing on May 30, Chief of Army Angus Campbell was forced to defend the reliability of the helicopters and to confirm they were safe to fly ­despite there still being caveats on their operations. He also confirmed that Australia was part of an information-sharing group with the Germans and other operators of Tiger variants.

Lieutenant General Campbell also confirmed the Defence ­Department had budgeted to fly the helicopters consistently over the next three years. He described the aircraft as “a very advanced, very sophisticated and complex system”.

Last week Defence still had not responded to a question on notice from the May hearing about whether the sustainment costs for the Tiger helicopters had blown out from a budgeted amount of $397m to $1.3bn.

A spokesman would say only that Defence was “actively monitoring sustainment contract of the Tiger helicopter capability to ensure it achieves value for money”.

Airbus did not respond yesterday to a request for comment.

(The Australian)